Rekomendasi Yang Di Terbitkan Pemprov Jabar Untuk Mega Proyek Meikarta

CMediaGroup. BANDUNG, Megaproyek Lippo Group yang membangun Kota Mandiri Meikarta di Kawasan Cikarang, akhir diberikan izin pembangunannya oleh Pemerentah Kabupaten Bekasi, setelah sebelumnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan rekomendasi.
“Bupati memohon cuma untuk 84,6 hektare saja,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Bandung, Rabu, 6 Desember 2017.
Menurut Wakil Gubernur, pemebrian rekomendasi itu didasari oleh Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat. Sementara Meikarta berada di area yang masuk kategori kawasan strategis provinsi di wilayah Bogor-Depok-Bekasi-Karawang-Cianjur-Purwakarta.
“Dia ada di kawasan strategis provinsi. Seperti KBU (kawasan Bandung Utara) harus ada rekomendasi, bukan izin,” kata dia.
Deddy, menambhakan proyek Meikarta belum termasuk pengembangan kawasan berskala metropolitan sehingga tidak perlu menggunakan Peraturan Daerah 12 Tahun 2014 tentang Kawasan Metropolitan. Regulasi tersebut mengatur proyek berskala metropolitan yang ada di Jawa Barat, yakni metropolitan Bandung Raya, Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan, serta Bogor-Depok-Bekasi-Karawang-Cianjur-Purwakarta. Sementara lokasi Meikarta sesuai dengan fungsi wilayahnya sebagai perumahan. Lokasinya juga sudah mengantongi IPPT (izin peruntukan penggunaan tanah) yang dimiliki Lippo Group tahun 1994.
Rekomendasi untuk proyek Meikarta mencantumkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pengembang. Salah satunya soal kepastian pasokan air.
“Mereka sudah dapat izin pasokan air bersih dari Jatiluhur 1.000 liter per detik (1 meter kubik per detik),” kata Deddy.
Sementara itu Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jawa Barat, Eddy Iskandar Muda Nasution, menambahkan, rekomendasi baru diberikan tiga hari lalu.
“Kabar di media menyebut akan ada kota baru seluas 2.000 hektare di sana. Ternyata tidak. Cuma 84,6 hektare,” kata dia.
Skala hunian dalam proyek Meikarta itu, menurut Eddy, juga belum masuk kategori berskala metropolitan. Sebab ada sejumlah persyaratan dalam rekomendasi pemerintah provinsi tersebut. Hal itu di antaranya larangan penggunaan air tanah karena sudah minim, memiliki fasilitas pengolahan limbah dan sampah mandiri, serta pengaturan transportasi.

Share This:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*