Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 164 Milyar Bupati Bekasi Terancam di comot KPK

Bagirata.com, BEKASI, Kerjasama Pengelolaan asset daerah antara Pemkab Bekasi dan PT. PT Hero Supermarket dan PT YCH Distripark Indonesia yang dinilai merugikan Negara sebesar Rp. 164 miliar selain itu dari 17 hektar asset daerah tersebut, sekitar empat hectare diantaranya tidak diketahui rimbanya. Hal tersebut diketahui ketika ratusan massa yang tergabung dalam Forum Rakyat Indonesia Berdaya (RIB) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Seperti yang diaransir Radar Bekasi ( Group Pojokjabar.com) yang sempat melakukan penelusuran ke kantor anti rasuah yang berada di Jalan HR Rasuna Said, C1 Kuningan, Jakarta Selatan, bahwasannya tim telaah KPK masih melakukan pengkajian.
Dalam kajian tersebut, bahwa nota kesepakatan dilihat secara global, legalitas yang digunakan dalam proses menyepakati perjanjian kerjasama menggunakan dua Peraturan Daerah (Perda). Yakni Perda No 10 tahun 2011 tentang pengelolaan aset milik daerah dan Perda No 06 tahun 2011 tentang retribusi daerah.
“Kalau dilihat dan pelajari dari isi nota kesepakatan antara PT Hero dan PT YCH dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang ditanda tangani langsung oleh Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, ada penggabungan dua Perda sebagai legalitasnya,” kata tim telaah yang ditemui Radar Bekasi, tapi tidak ingin namanya ditulis.
Selanjutnya, tim telaah tersebut menambahkan, dalam pembentukan tim, Pemkab Bekasi mengacu Perda No 10/11, sedangkan untuk penarikan retribusi mengacu pada Perda No 06 /11.
”Ini kan hasil penelaahan dari dokumen-dokumen perjanjian kedua belah pihak yang sudah kami terima, serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Perda yang menjadi dasar kami untuk mengetahui secara legalitas,” tuturnya belum lama ini.
Menurutnya, apabila dari proses penelaahan dan penyelidikan adanya kesepakatan tersebut atas perintah Bupati selaku pemilik kebijakan, terjadi kerugian negara, maka Bupati nya tinggal dicomot.
“Jika atas perintah Bupati, dan menimbulkan kerugian Negara. Kita tinggal comot saja Bupatinya,” tegas sumber tersebut.
Untuk saat ini, pihaknya masih mengklarifikasi apa dasarnya nilai retribusi sebesar Rp2500/meter. ”Apabila mengacu pada Perda No 10/11, dasar untuk menarik retribusi adalah sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang menjadi nilai kewajaran, tapi kalau di Perda No 06/11 adalah Rp2.500/ meter. Jadi, hal ini perlu diklarifikasi kepada yang bersangkutan, karena kesepakatan dari kedua belah pihak,” terangnya.
Sementara itu orang nomer Satu di bekasi (Neneng Hasanah Yasin-red), saat di konfirmasi, di Aula Wibawa Mukti, belum lama ini, dia hanya diam seribu bahasa. Bahkan terkesan diam tidak mau komentar
Sedangkan Kepala Inspektorat Pemkab Bekasi, Darmizon, dimintai untuk mengklarifikasi terkait legalitas yang menjadi dasar nota kesepakatan dalam pengelolaan aset milik daerah yang dikerjasamakan dengan PT Hero dan PT YCH, tidak jauh berbeda seperti apa yang dilakukan Bupati Bekasi, enggan berkomentar. Padahal saat itu dirinya menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum yang juga turut menyepakati dan ikut tanda tangan pada nota kesepakatan yang dikerjasamakan selama 20 tahun.
”Waduh bang, kalau masalah itu saya tidak mau komentar dulu,” jawabnya singkat ( Sumber : Radar Bekasi Group PojokJjabar.com)

Share This:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*